Kasat Mata Pencurian Tanah Gunakan Excavator Di Bantaran Sungai Ular Deli Serdang Dan Sergai Tidak Di Tangkap
DELI SERDANG, WartaMerahPutih.com- Sesuai Pasal dan UU yang telah mengatur tatanan dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Pengorekan tanah bantaran Galian C ilegal jelas melanggar hukum dan layak di tangkap untuk diadili sesuai perbuatannya.
Diduga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai dalam penegakan hukum masih sangat lemah, diduga masih ada perbedaan antara warga sipil biasa dengan warga yang notabene memiliki dekking ( bos ), kesalahan tajam kepada warga kecil yang cerita akhirnya di persidangan dan dalam penjara, untuk yang memiliki dekking pelanggaran di tiadakan.
Jum’at (26-01-2024) aparat hukum bersama aparatur pemerintah dan warga lakukan unjuk rasa tidak ingin ada Galian C di desanya. Terpantau awak media sejak beberapa bulan yang lalu bahkan bertahun sudah kegiatan Galian C ilegal beraksi tidak merasa ragu ataupun takut sedikitpun walaupun yang dilakukan itu sebuah Pencurian karena Galian C melakukan pengorekan tanah pada bantaran yang berstatus milik pemerintah Sumatera Utara, bukan miliknya pribadi.
Senada Kepala Desa Sumberejo, Samino dan Sukamandi Hulu, Abdullah saat di konfirmasi awak media di ruang kerjanya Jumat (26-01-2024) mengatakan ” Benar, puluhan warga lakukan unjuk rasa damai yang di damping APH Babinsa dan Babinkamtibmas serta beberapa personil dari Kecamatan, melakukan orasi ke lokasi pengorekan , warga meminta agar kegiatan Galian C di wilayah desanya segera di stop dan jangan ada lagi kegiatan ilegal, dan alat berat excavator segera di keluarkan dari lokasi , tidak ada korban semua berjalan dengan baik dan lancar ” jelas Samino.
Syahrul salah satu warga kecamatan Pagar Merbau memberikan tanggapan ” Galian C yang diduga ilegal segera di berantas selain tidak jelas izin dan keperuntukannya juga diduga tidak ada pajak ke pemerintah, juga saya sangat kuatir bila hal tersebut dibiarkan, kemungkinan besar dua Kecamatan Lubuk Pakam dan Pagar Merbau akan mengalami banjir seperti pada puluhan tahun yang silam sewaktu debit hujan sangat tinggi tembok benteng sungai ular tidak mampu bertahan, sehingga di rasa sangat penting adanya tembok benteng tambahan.”
” Kini kita lihat dan kita saksikan bersama (Saya siap jadi saksi bila di perlukan) kegiatan Galian C ilegal tersebut sudah mengambil tanah bantaran, yang di korek hingga kedalaman 1 meter lebih, sedangkan tanah itu bukan miliknya pribadi melainkan milik Pemerintah Sumatera Utara dan Perizinan korekan itu tidak jelas izinnya, dan yang saya herankan mengapa korekan itu bisa lanjut sampai bertahun-tahun lamanya dimana APH selama ini..?? ” keluh Syahrul.
Lanjutnya lagi “Judulnya kegiatan ini MENCURI atau PENCURIAN mengapa di biarkan , kegiatan itu selalu ada dan tidak di tangkap…Ada apa ya? Bagaimana pula dengan warga kecil yang melakukan pelanggaran kenakalan remaja, berbagai alasan tuduhan di lontarkan, geng motor, begal dan kenakalan lainnya juga. Semua kenakalan dan pencurian adalah hal yang melanggar hukum, tangkap, adili dan hukum , tegakkan hukum, berantas kenakalan dan kejahatan, jangan ada perbedaan, tajam di bawah tumpul di atas. Karena hal tersebut tanpa disadari yang menjadikan hilangnya kepercayaan warga kepada pihak penegak hukum yang di sebabkan oleh oknum hukum itu sendiri.” jelasnya.
Pencurian tanah bantaran Sungai Ular secara terang – terangan di siang hari, mata memandang sangat jelas terlihat oleh mata , seakan apa yang mereka kerjakan bukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang . Apakah sudah ada Perizinan Galian C ataupun izin mengeluarkan tanah ke warga sekitar untuk diperjual-belikan, karena hingga saat ini perizinan tersebut belum ada di perlihatkan. Apakah hal tersebut bukan suatu pelanggaran, mengapa pelaku dan alat kerjanya jenis excavator tidak di tangkap, begitu pula angkutan lainnya yang berada di lokasi pencurian turut di biarkan. Diduga penegakan hukum di Sumatera Utara sungguh sangat lemah.
Bila hal seperti ini tetap terjadi ( pembiaran ) dapat kita nantikan dan pastikan kegiatan pencurian tanah bantaran milik pemerintah akan tetap terjadi kembali. Juga apabila tidak ditutup kemungkinan akan ada korban untuk para wartawan yang idealis mengalami intimidasi karena tetap menerbitkan pemberitaan yang dianggap mengganggu dan menghalangi pencurian yang ada.
Diminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara cq Kapolresta Deli Serdang segera bertindak dengan tegas untuk melanjutkan kembali penangkapan dan proses hukum sesuai Undang-undang yang ada di NKRI. ( TAGOR S)
